DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengajak masyarakat agar lebih bijak dalam memilah informasi di media sosial. Masyarakat diminta jangan terlibat dan menyebarkan informasi hoaks yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Puluhan civitas akademika Universitas Syiah Kuala (USK) menyatakan sikap terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Deklarasi dan pernyataan sikap tersebut berlangsung di Lapangan Tugu, Kopelma Darussalam, Jumat, (9/2/2024) siang.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menekankan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai upaya menjaga kondusivitas Pemilu. Hal ini disampaikannya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan dan Pengendalian Menuju Birokrasi Berkelas Dunia di Hotel Stones Legian Bali, Selasa (6/2/2024).
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Belasan dosen dan guru besar Universitas Malikussaleh (Unimal) Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, melakukan seruan menuntut pemerintah agar netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) yang ditentukan 14 Februari 2024 mendatang.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho mempersilakan masyarakat untuk melapor ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) apabila menemukan adanya anggota polri yang tidak netral dalam Pemilu 2024.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Komisi I Nurul Arifin mempertanyakan netralitas prajurit TNI di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Pasalnya, banyak purnawirawan TNI yang masuk ke tim sukses (timses) calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baru-baru ini meluncurkan hasil riset terbaru mengenai Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dengan fokus pada isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Riset ini didasarkan pada data kuantitatif Pemilu 2019 yang dikumpulkan oleh pengawas tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
DIALEKSIS.COM | Nasional - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyiapkan cara menjaga seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap netral menjelang kontestasi politik di 2024. Sanksi disiplin pun siap diberikan kepada PNS yang tidak netral nantinya.
BKN mengakui bahwa politik merupakan faktor yang berpotensi dalam penjatuhan disiplin Pegawai Negeri Sipil menjadi salah satu persoalan yang perlu dibenahi, terutama kaitannya dengan pengelolaan manajemen ASN di lingkup pemerintahan daerah.